Kebijakan Publik: Pengertian, Ciri-Ciri, Contoh, Fungsi, Proses Perumusan & Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik: Pengertian, Ciri-Ciri, Contoh, Fungsi, Proses Perumusan & Tujuan Kebijakan Publik- Secara Umum, Pengertian Kebijakan Publik adalah proses perbuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas. Sedangkan jikalau ditafsirkan secara terpisah atau etimologis, Kebijakan (policy) tersebut berasal dari kata Yunani dari kebijakan yang berarti negara, kota. Sedangkan bahasa Latin dari kata politia berarti negara, dan polon Inggris menunjuk pada isu-isu yang berkaitan dengan duduk masalah publik dan manajemen pemerintahan.

Sedangkan makna Public berasal dari bahasa Inggris, umum berart umum, masyarakat atau negara. Jadi, pemahaman masyarakat yaitu jumlah orang yang mempunyai kebersamaan dalam berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan higienis berdasarkan nilai norma yang mereka miliki. Kebijakan publik sanggup diformulasikan hanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ...

1. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah ?..

2. Mengapa melaksanakan tindakan itu ?..

3. Apakah terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyataan ?...

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Beberapa para hebat atau pakar memperlihatkan definisi mengenai pengertian kebijakan publik antara lain sebagai berikut... 

• Anderson: Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik yaitu hubungan antarunit-unit pemerintah dengan lingkungannya 
• Thomas R. Dye: Pengertian kebijakan publik berdasarkan Thomas R.. Dye bahwa kebijakan publik yaitu apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu 
• A. Hoogerwert: Pengertian kebijakan publik berdasarkan A. Hoogerwert bahwa kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, sanggup diartikan sebagai perjuangan mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan waktu tertentu. 
• R.C. Chandler dan J.C. Plano: Menurutnya, pengertian kebijakan publik yaitu pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan duduk masalah politik
• Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik yaitu bentuk faktual dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.
• Nakamura dan Smalwood: Menurut Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian isyarat dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh-Contoh Kebijakan Publik Dalam Kehidupan Sehari-Hari 

Kebijakan publik membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, adapun contoh-contoh kebijakan publik yaitu sebagai berikut... 

a. Kebijakan Publik Yang Berupa Peraturan Perundang-Undangan 

• Mengikuti wajib mencar ilmu 9 tahun
• Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
• Menggunakan hak untuk menentukan dalam pemilihan umum
• Melaksanakan peraturan kawasan yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerah
• Tidak melaksanakan korupsi, kongkalikong dan nepotisme biar terwujud penyelenggara negara yang higienis dan bebas dari KKN 
• Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan 
• Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan memberitahukan secara tertulis kepada Polisi Republik Indonesia selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum acara dimulai, yang diterima oleh Polisi Republik Indonesia setempat. 

b. Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi

• Melaksanakan usulan yang disampaikan oleh presiden pada setiap tanggal 17 Agustus
• Melaksanakan usulan yang disampaikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar nasional. 

c. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah

• Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam APBN atau APBD
• Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN

d. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah 

• Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain. 
• Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar, munas dan sebagainya.
• Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah, perangkat kawasan pada acara resmi atau protokoler

Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Untuk mengetahui bahwa ini yaitu kebijakan publik, Anda sanggup merujuk pada karakteristik atau karakteristik kebijakan publik menyerupai di bawah ini.

• Kebijakan Publik yaitu arah tindakan dari seseorang, kelompok atau pemerintah
• Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
• Kebijakan Publik yaitu sesuatu yang pemerintah atau tidak lakukan
• Kebijakan Publik yaitu bentuk faktual negara dengan rakyatnya
• Kebijakan Publik yaitu serangkaian isyarat / perintah contohnya UU

Sedangkan berdasarkan Solichin Abdul Wahab, bahwa karakteristik kebijakan publik yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan publik bertujuan pada sikap atau tindakan yang direncanakan

2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan yang saling terkait dan mengarah pada tujuan spesifik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

3. Kebijakan publik yang berkaitan dengan pemerintah di kawasan tertentu, dan setiap kebijakan diikuti oleh tindakan nyata

4. Kebijakan publik bersifat positif dan negatif, dalam kebijakan positif termasuk tindakan pemerintah untuk menghipnotis suatu duduk masalah sedangkan dalam bentuk negatif, kebijakan pejabat pemerintah tidak bertindak atau tidak melaksanakan duduk masalah yang menjadi kewajiban pemerintah.

Tujuan Kebijakan Publik

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah niscaya mempunyai tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik intinya yaitu untuk :

• Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
• Melindungi hak-hak masyarakat
• Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
• Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
• Proses Perumusan Kebijakan Publik

Dalam merumuskan suatu kebijakan publik diatur berdasarkan urutan waktu secara sedikit demi sedikit dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian  kebijakan. Tahapan ini mencerminkan acara yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap bekerjasama dengan tahap berikutnya. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa duduk masalah yaitu sebagai berikut... 

1. Energi dan lingkungan

2. Ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Kesehatan 

4. Kesejahteraan sosial

5. Kesempatan kerja

6. Komunikasi

7. Masalah internasional 

8. Masalah perkotaan

9. Pendidikan 

10. Pendidikan

11. Pembangunan

12. Transportasi

Untuk mengatasi duduk masalah ini dalam kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat yang berarti partisipasi masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan publik. Itu alasannya yaitu masyarakat sendiri tahu dalam mengalami masalah. Membuat kebijakan publik sebagai proses pengambilan keputusan untuk pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan dengan menentukan dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.

Jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik, maka kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn, 2000:4. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik yaitu sebagai berikut...

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan duduk masalah pada jadwal publik. Banyak duduk masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama. 

b. Formulasi Kebijakan 

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya menciptakan perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif

c. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadosi dengan sumbangan dari lebih banyak didominasi legislatif, konsensus di antara administrator lembaga, atau keputusan peradilan.

d. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit manajemen yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia 

e. Penilaian Kebijakan

Unit-unit investigasi dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.  

Demikianlah informasi mengenai Kebijakan Publik: Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri, Perumusan & Tujuan. Semoga teman-teman sanggup mendapatkan dan bermanfaat bagi kita semua baik itu pengertian kebijakan publik, contoh-contoh kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik, tujuan kebijakan publik, perumusan kebijakan publik, dan proses kebijakan publik. Sekian dan terima kasih. 

Referensi: Kebijakan Publik: Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri, Perumusan & Tujuan 

Margono, Bambang. dkk. 2003. Kewarganegaraan SLTP 1. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 6-7 dan 22-23

Tweet

Postingan terkait:

Ditulis BMNG Info — Senin, 05 Februari 2018 — Add Comment — kewarganegaraan